Hakim MK Meratapi Pernyataan Kontroversial Kepala BNPB tentang Bencana Sumatera

JatimHub – Sebuah sorotan tajam dan penuh emosi terjadi di tengah hiruk-pikuk sidang uji materi Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan hanya membahas pasal-pasal hukum, namun Hakim Konstitusi Saldi Isra menggunakan kesempatan tersebut untuk melayangkan kritik mendalam, yang menyentuh inti dari krisis empati dan komunikasi publik dalam penanggulangan bencana nasional.

Kritik itu tertuju pada pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, yang sebelumnya mengesankan bahwa bencana banjir bandang dahsyat di Sumatera, khususnya Tapanuli Selatan (Tapsel), hanya terlihat mencekam di media sosial.

Di hadapan peserta sidang, Hakim Saldi Isra, yang diketahui berasal dari Sumatera Barat, menyampaikan kepedihannya atas pernyataan seorang perwira tinggi TNI yang kini memegang jabatan sipil strategis.

“Ini saya nih agak merasa sedih juga melihat pernyataan seorang perwira tinggi TNI mengenai bencana di Sumatera Barat itu. Kita kan sebetulnya berpikir ini memang diseleksi secara benar atau tidak?,” tanya Saldi Isra dengan nada reflektif, Kamis (4/12/2025).

Baca Juga:

Kasus Pembunuhan Mahasiswi UMM: Suyitno Resmi Tunjuk Kuasa Hukum dan Sampaikan Permohonan Maaf

Pertanyaan Saldi Isra jauh melampaui isu bencana semata; ia menyentuh mekanisme seleksi internal TNI untuk penempatan perwira aktif di kementerian/lembaga sipil. Bagi Saldi, seorang pejabat publik di garda terdepan penanganan bencana harus memiliki kepekaan yang tinggi, bukan meremehkan tragedi yang menyebabkan ratusan nyawa melayang dan ribuan rumah hancur.

“Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja. Nah itu salah satu poin sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu, sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga,” tambahnya.

Komentar Hakim MK itu menyoroti kesenjangan besar antara realitas bencana di lapangan dengan bagaimana tragedi tersebut dikomunikasikan oleh pemerintah pusat.

Baca Juga:

Melawan Keterbatasan: Mahasiswa Desa Ombul Ditempa Keterampilan Teknik Sidang

Data terakhir bencana banjir di Sumatera mencatat situasi yang sangat mengkhawatirkan, korban meninggal telah mencapai angka 776 jiwa, dengan ratusan orang masih hilang, dan lebih dari 10 ribu rumah mengalami kerusakan parah. Skala kehancuran ini membuktikan bahwa bencana di Sumatera jauh dari sekadar ribut-ribut di media sosial.

Pernyataan awal Kepala BNPB itu muncul sebelum ia meninjau langsung lokasi terdampak. Ketika turun langsung ke Tapanuli Selatan beberapa hari kemudian, sang Kepala BNPB mendapati skala kehancuran yang jauh melebihi laporan awal yang ia terima.

Setelah menyaksikan langsung puing-puing rumah dan kepedihan warga, Letjen Suharyanto akhirnya menyampaikan penyesalan.

Baca Juga:

Dugaan Pencabulan Lora terhadap Santriwati di Bangkalan Diselidiki Polda Jatim

Dalam kunjungannya ke Tapanuli Selatan, ia secara terbuka meminta maaf kepada Bupati Tapsel, Gus Irawan, atas penilaian awalnya yang kurang tepat.

“Pak, saya surprise, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati. Bukan berarti kami tak peduli,” ujar Suharyanto.

Permintaan maaf ini, meskipun penting sebagai pengakuan kesalahan, menggarisbawahi kegagalan kritis dalam koordinasi informasi dan pengambilan keputusan darurat. Penilaian awal yang meremehkan berpotensi memperlambat respons tanggap darurat dan distribusi logistik di masa-masa paling genting.

Baca Juga:

Luasan Lahan Wijen Jawa Timur 2025 Capai Lebih dari 200 Hektare, Meski Terdampak Kemarau Basah

Pernyataan hanya mencekam di medsos telah berubah menjadi refleksi mendalam di Gedung MK tentang standar kepemimpinan dan kompetensi. Bagi Hakim Saldi Isra, insiden ini bukan hanya tentang satu bencana, tetapi tentang kualitas calon-calon pemimpin yang dipercayakan untuk melindungi nyawa rakyat, sebuah refleksi yang menuntut seleksi yang lebih ketat, empati yang lebih besar, dan komunikasi publik yang berbasis pada fakta dan kepekaan manusiawi.