Tito Minta Kepala Daerah Evaluasi Tunjangan DPRD: Pengamat Sebut Jawaban atas Keresahan Publik

JatimHub – Isu tunjangan DPRD yang selama ini bikin publik gerah akhirnya ditanggapi serius. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua kepala daerah di Indonesia untuk mengevaluasi tunjangan anggota DPRD di wilayah masing-masing.

Langkah ini dinilai tepat karena bisa bikin DPRD lebih peka terhadap suara rakyat. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan kebijakan itu bisa jadi jawaban konkret atas keresahan publik.

“Arahan Mendagri Tito Karnavian harus segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah. Ini merupakan respons atas kemarahan publik yang sempat memuncak akibat tingginya tunjangan DPR,” ujarnya, Rabu, (10/09/2025).

Fernando menilai Tito punya sense politik yang kuat karena nggak hanya melihat masalah di permukaan, tapi juga menelusuri sampai ke Pemda dan DPRD.

Baca Juga:

Studi Terbaru: Ibu Wellness Warrior Terjepit Beban Ganda, Apresiasi Terbaik Adalah Personal Break

“Tito tidak hanya melihat masalah dari permukaan, tetapi juga menelusuri sampai ke Pemda dan DPRD. Ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial,” ungkapnya.

Meski bisa saja dianggap “masuk ke ranah legislatif”, Fernando menegaskan tunjangan DPRD memang bersumber dari anggaran daerah. Hal ini juga diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Meskipun legislatif punya kewenangan dalam fungsi anggaran, tetap saja pembahasannya dilakukan bersama pihak eksekutif. Seharusnya, tanpa ada arahan Mendagri pun, DPRD bisa secara proaktif mengevaluasi tunjangannya,” katanya.

Baca Juga:

Statemen IMB Bupati Subandi Disorot, Dewan Syuro PKB Sidoarjo Siapkan Teguran Resmi

Fernando juga menyoroti peran partai politik. Menurutnya, parpol harus serius menindaklanjuti arahan ini karena punya pengaruh besar terhadap sikap kadernya di DPRD.

“Parpol harus lebih peka. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, langkah mengevaluasi tunjangan bisa meredam kemarahan publik terhadap partai politik itu sendiri,” jelasnya.

Ia bahkan menyebut Gerindra dan partai-partai koalisi pemerintah seharusnya jadi inisiator, apalagi DPR pusat juga sudah melakukan evaluasi.

Baca Juga:

Pasca Keracunan, Satgas MBG Sampang Gelar Rapat Lintas Sektor, Perketat SOP Dapur Sekolah

“Seharusnya partai-partai besar seperti Gerindra mengambil langkah awal untuk memberi arahan kepada seluruh kadernya di DPRD agar melakukan evaluasi tunjangan,” katanya.

Jika para pimpinan partai politik memiliki pandangan yang sejalan dengan Mendagri, lanjut Fernando, maka anggota DPRD sebagai kader partai akan mengikuti arahan tersebut. Ini sekaligus dapat membantu memulihkan citra partai politik yang saat ini sedang mendapat sentimen negatif dari masyarakat.

“Kalau pimpinan partai sudah bicara, para kader pasti akan patuh. Mereka takut akan dikenai sanksi, termasuk Pergantian Antar Waktu (PAW),” tandasnya.

Baca Juga:

Demokrat Jatim Jenguk Santri Korban Al Khoziny, Dokter Agung dan Mugianto Bawa Salam dan Semangat